Transisi dan konsolidasi politik



Transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi secara bersamaan makin menguat ke permukaan seiring dengan mulai berjatuhnya rejim – rejim komunis, rejim – rejim militer, dan rejim – rejim otorirer. Ini artinya, proses transisi sekaligus proses konsolodasi demokrasi tengah menemukan momentumnya. Hal ini hampir relevan dengan apa yang digambarkan Samuel/P. Huntington , mengenai perkembangan demokrasi yang dianalogikan sebagai serangkaian gelombang yang telah maju, mundur lalu bergulung – gulung dna memuncak lagi.
Transisi demokrasi sebagai salah satu fase dalam tahap tahap demokratisasi tang harus dilalui, mengandung banyak kemungkinan. Menurut Guillermo O’Donnel Schimitter, paling tidak ada 5 kemungkinan yang disa terjadi dari suatu proses transisi dmeokrasi, yaitu : (1) terbentuknya restorasi atau system otoriter dalam bentuk baru; (2) Terjadi revolusi sosial yang disebabkan menajamnya konflik – konflik kepentingan di tengah masyarakat; (3)Liberalisasi terhadap system otoriter, yang dilakukan oleh penguasa pasca masa transisi; (4) penampilan roses demokrasi dari system liberal kepada demokrasi limitative; dan (5) terbentuknya pemerintahan yang demokratis.
Dari perspektif peranan relative dari kelompok yang memerintah dan kelompok oposisi sebagai sumber demokratisasi, Huntingtong, seperti secara lengkap diuraikan Ginda Tua Merpaung, mengemukakan tigas kategori yang terjadi pada transisi ke arah demokrasi pada berbagai Negara otoriter (rezim satu partai, dictator perorangan dan rezim militer) pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, yaitu : transformation, transplacement, dan replacement. Pada proses transisi demokrasi melalui tranformasi, elit yang berkuasa mempelopori proses perwujudan demokrasi. Dalam hal ini pemerintah lebih kuat dari pada opsisi, dan sebagai implikasinya, para pejabat dari rezim otoriter sebelumnya hampir tidak pernah dihukum. Pada proses tranplacement, demokrasi terutama merupakan hasil tindakan bersama antara kelompok pemerintah dan kelompok opsisi; negosiasi yang lebih luas dan intens lebih dimungkinkan, karena kekuatan pemerintah dan oposisi relative berimbang. Sedangkan pada proses replacement, kelompok oposisi memplopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan; peluang negosiasi dengan pemerintah relative kecil, karena kelompok oposisi demokrasi lebih kuat dan para pejabat dari rezim lama hampir selalu dihukum. Baik transformation, transplacement maupun replacement, ketiganya mengharuskan kekuatan kelompok pro demokrasi yang relative kuat, apakah di pemerintahan atau kelompok oposisi, secara sendiri – sendiri ataupun secara bersama – sama. Naumn, kasus – kasus yang dicatat oleh Huntingtong menunjukan bahwa sebagian besar transisi demokrasi berlangsung melalui tranformasi (terutama pada rezim satu partai dan rezim militer) dan hanya sebagian kecil melalui replacement.
Pada kasus Negara Indonesia, menarik sekali pendapat Olle Tornquist bahwa empat teori yang menyatakan diri berlaku secara universal tentang bagaimana demokratisasi berdasarkan hak asasi manusia dapat terjadi dan dimajukan, tak satu pun diantaranya terbukti berguna dalam kasus Indonesia. Modernisasi social ekonomi (kapitalis) ternyata berlangsung dalam system otoriter Orde Baru. Kelompok borjuis dan kelas menengah yang muncul ternyata cenderung konservatif dan akomodatif dengan system otoriter. Sedangkan proses industrialisasi ternyata tidak memunculkan kelas buruh sebagai kekuatan yang signifikan, apalagi munculnya bahaya teorisme di Barat telah mengendorkan upaya melalui jalur ini. Studi Tornquist sendiri menemukan penjelasan bahwa kondisi ketidakmenentuan transisi demokrasi di Indonesia terutama seklai berkaitan dengan tidak dijadikannya proses – peruses demokratis secara optimal oleh berbagai komponen bangsa, bahkan oleh eksponen demokrasi terpenting dalam memajukan kepentingannya masing – masing. Kebanyakan masalah dan kepentingan vital berada di luar proses demokrasi, kebanyakan pelaku dalam memajukan kepentingan mereka mencoba untuk menghindari proses demokrasi, dan kebanyakan kaum democrat cenderung untuk member prioritas kepada peningkatan hak – hak lewat lobi dan kelompok penekan, dan mengabaikan peningkatan saluran – saluran demokrasi yang jauh lebih sukar, naum amat penting.

Ditulis Oleh : Ai Roudotul // 8:59 pm
Kategori:

0 Komentar Menarik:

Post a Comment

 

Follow dan Join yu .. :D

Aii Roudotul. Powered by Blogger.