Hakikat Masyarakat Madani


Contoh Masyarakat Madani yang mengerti akan keadaan rakyatnya dan mementingkan kesejahteraan rakyatnya 

a.       Menurut Muhammad As Hikam (1996, dalam buku Kewarganegaraan hal. 112) secara ringkas menyebutkan bahwa sebagaimana yang telah dikonsepkan oleh para pelopor tentang Civil Society, memiliki karakteristik, diantaranya adalah :
Ø  Ada kemandirian yang cukup tinggi dari individu – individu atau kelompok – kelompok masyarakat. Jadi suatu masyarakat madani mempunyai kemandirian sendiri yang cukup untuk menuju ke masyarakat madani.
Ø  Cinta damai. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang penuh kebijaksanaan, masyarakat yang saling melindungi satu sama lain, masyarakat yang penuh kebebasan, dan masyarakat yang tidak mempunyai rasa takut.
Ø  Partisipasi dan toleransi yang tinggi antar Negara. Dimana masyarakat madani yang benar – benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain, dan masyarakat madani juga masyarakat yang saling menghargai satu sama lain serta pendapat aktivitas yang dilakuakan oleh kelompok / orang lain.
Ø  Adanya ruang public yang bebas. Maksudnya masyrakat yang mempunyai atau memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan public diantaranya berhak dalam menyampaikan suatu pendapat.
b.      Dinamika peran masyarakat madani di Indonesia
Secara efektif, actor – actor pendemokrasi menurut Anders Uhlin (1998), terdiri dari 4 kategori actor yaitu : (1) Kelompok pembangkang elit dan intelektual; (2) generasi LSM senior; (3) aktivis mahasiswa; dan (4) generasi baru LSM pendemokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Berikut penjelasan diantara pilar – pilar penegakan civil society, yakni : pertama, gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa bagaimanapun menurut M. Alfan Alfian M, merupakan fenomena yang layak dicermati, antara lain disebabkan justru oleh posisinya yang relatif independen dan lebih cenderung masih dominan menampakan idealismenya. Gerakan mahasiswa, untuk membedakannya dengan gerakan – gerakan lain, memiliki nuansa yang pas antara lain disebabkan oleh “posisi istimewa” mereka di tengah – tengah masyarakat pada umumnya. Mereka hadir dari kampung tempat mereka menimba ilmu, dan mengembangkan kebebasan mimbar akademik. Kondisi lingkungan sosial lainnya, menuntut mahasiswa memberikan respon yang konstruktif. Karena mahasiswa diasumsikan masih memiliki idealism yang murni, mereka pun diharap lebih bias tampi lobjektif dalam menyuarakan suara – suara moralnya.
Kedua, Lembaga Sumberdaya Masyarakat (LSM) sebagai pilar civil society di Indonesia. Dalam kajian tim ICCE UIN Jakarta, LSM diartikan sebagai institusi social yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu, LSM dalam konteks civil society juga bertugas menyelenggarakan empowering (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal – hal yang signifikan dalam kehidupan sehari – hari, seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program – program pembangunan masyarakat.
Perkembangan LSM dalam catatan Jeff Haynes (1997:vii), sebagai mana dikutif Alfian, menyebutkan bahwa salah satu fenomena yang patut dicatat sebagai sebuah gejala pasca Perang Dingin tahun 1990-an adalah timbulnya gerakan – gerakan (khususnya di Negara ke tiga) yang mayoritas antisistem, dari golongan terbawah, dengan berbagai ragam tujuan politik, social dan ekonomi.
Yang dimaksud LSM ialah mereka yang melakukan proses penguatan atau pemberdayaan masyarakat, sehingga posisinya tidak sepenuhnya bergantungan pada Negara. Bahkan sebaliknya, bias melancarkan kritik dan masukan pada Negara secara leluasa tanpa takut akan tekanan – tekanan yang diluncurkan (Negara).
Kemandirian masyarakat (elemen – elemen) dalam masyarakat, antara lain disimbolisasikan lewat eksistensi LSM, merupakan salah satu prasyarat terwujudnya civil society. Tanpa adanya kemandirian baik dari sisi social, ekonomi, mauapun social-politik, tampaknya sulit untuk mewujudkan kehadiran civil society. Sebab itulah, independensi demikian penting, terutama tatkala berhadapan dengan Negara.
Dan ketiga, pers sebagai pilar civil society. Pilar ini merupakan institusi yang penting dalam menegakan civil society, karena memungkinnya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa dan serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Hal tersebut pada gilirannya mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita atau informasi secara objektif dan transparan.
Pada masa orde baru media massa cetak banyak bermunculan – stasiun televise pun kini sudah semakin beragam. Pada bulan april 1999 saja, sebelas tahun pasca runtuhnya rezim orde baru misalnya, tercatat ada 852 SIUPP baru, dikeluarkan 51,99% dalam bentuk tabloid. Tetapi, dalam perkembangannya kompetisi pasarlah yang menyeleksi media massa mana yang bertahan. Banyak tabloid, majalah, maupun surat kabar harian yang tidak terbit lagi.
Namun demikian, bila dilihat dari perspektif bisnis media, maka modal yang dipakai untuk itu, tidak dapat dipungkiri, banyak dimiliki oleh kalangan pengusaha yang dulu dibesarkan orde baru. Pemilik modal dalam banyak kasus kerap melakukan intervensi ke kebijakan redaksional. Tetapi, idealisme para pengelola pers bukan telah tumpul sama sekali, mereka pun tampak lebih suka melakukan perlawanan atas intervensi pemilik modal.

Ditulis Oleh : Ai Roudotul // 8:57 pm
Kategori:

0 Komentar Menarik:

Post a Comment

 

Follow dan Join yu .. :D

Aii Roudotul. Powered by Blogger.