Korupsi di Indonesia (menurut Pandangan Islam) part 1


Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Hukum Islam
Indonesia menurut lembaga survey internasional Political and Economic Risk Consultancy yang bermarkas di Hongkong merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam.
            Thailand, malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietman 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.
Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, The Straits Times, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai the envelope country. Mantan ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, menyebut lebih dari Rp.300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU Energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolutif karena di belakangnya ada motivasi korupsi.
Mengapa penyakit korupsi semakin menjadi?
Korupsi di Indonesia saat ini sudah tergolong extra ordinary crime, karena tidak saja merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, namun telah pula meluluhlantahkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, tatanan hukum dan keamanan negara.
Tahun 2001
Indonesia menjadi negara terkorup Nomor 4. Indonesia berada di rangking 88 dari 91 Negara yang di Survey dengan CPI score 1.9
Korupsi di Indonesia dilihat dari modus operasinya dapat dikatagorikan kepada beberapa tindakan, antara lain:
  1. Praktek suap menyuap diberbagai sektor, antara lain berupa mafia hukum dan peradilan, mafia pajak, rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS), penerimaan anggota Polri/TNI, tender proyek dan lain-lain.
  2. Pungutan liar (pungli) disegala sektor pelayanan publik
  3. Mark Up (penggelembungan) dana pada pembangunan proyek sarana publik
  4. Kredit macet dan pembobolan pada lembaga perbankan
  5. Penggelapan atau penyalahgunaan uang Negara
Dalam perspektif syari’at atau hukum Islam bentuk-bentuk korupsi di atas dapat diklasifikasikan dengan nama sebagai berikut : Suap menyuap (Ar Risywah),  Pungutan liar (Al Ghasbu), Mark Up ( Al Ghurur atau Al Khiyanat), Pembobolan dan penggelapan uang negara (Al Ghulul).
Dengan mengetahui nama-nama yang termaktub dalam sistematika hukum Islam, semoga bermanfaat untuk menyadarkan umat Islam untuk menjauhi dan menghindar dari bentuk-bentuk korupsi di atas. Menurut Tranparancy Internasinal Indonesia konon Indonesia termasuk peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Padahal Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim Indonesia mayoritas pelaku korupsi. Bahkan tidak sedikitpara koruptor yang telah menyandang gelar haji. Sungguh memalukan dan memilukan karena segala perbuatan korupsi di atas sangat dilarang dan diharamkan dalam syari’at Islam.
Allah berfirman dalam Q.S. al Baqarah:188 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
Dari beberapa bentuk tindakan korupsi tersebut di atas, praktek suap menyuap (risywah) intensitasnya paling tinggi dan sering terjadi.  Suap menyuap (risywah) adalah salah satu cara mendapatkan uang, harta atau benda dari orang lain dengan cara bathil, menggapai jabatan atau kedudukan dengan cara tidak wajar dan tidak prosedural. Dengan demikian praktek suap menyuap (risywah) adalah sumber atau penyebab utama tindakan korupsi. Anehnya, praktek suap menyuap atau risywah di negara kita sudah dianggap hal biasa atau lumrah. Padahal dampak negatif dari praktek suap menyuap dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:
  1. Tindakan korupsi semakin menjadi. Ketika seseorang bersaing untuk menduduki suatu jabatan di lingkungan lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, menjadi pejabat publik, PNS, anggota Polri/TNI, dia berhasil meraihnya dengan cara menyuap dengan sejumlah uang yang cukup besar. Maka sudah dapat dipastikan untuk mengembalikan uang sogokkan, dia akan melakukan berbagai tindakan korupsi dengan segala modus operandinya. Misalnya dengan cara pungli, mark up dana proyek, penggelapan uang negara dan lain-lain.
  2. Sulitnya bahkan hilangnya kesempatan bagi masyarakat jelata atau orang miskin untuk menduduki jabatan tertentu walaupun memiliki kompetensi yang memadai karena kalah bersaing menyuap oleh orang-orang kaya walaupun tidak memiliki kompetensi dan prestasi.
  3. Kompetensi PNS dan pejabat birokrasi mayoritas rendah. Dampak dari praktek suap menyuap dalam rekruitmen PNS dan pejabat birokrasi pemerintahan melahirkan banyak pegawai diberbagai lembaga pemerintahan yang tidak kompeten. Karena rekruitmen atau pengangkatannya bukan berdasarkan kualitas kompetensi yang dimilikinya tetapi karena tergantung kuantitas komisi atau uang suap yang diberikan kepada pihak yang berwenang mengangkatnya.
  4. Law Enforcement tidak berjalan. Suap menyuap terjadi pula dalam rekruitmen para pejabat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman). Untuk mengembalikan uang suap ketika menjadi pejabat penegak hukum dengan mengandalkan uang gaji yang legal tentu sulit untuk cepat kembali. Jalan yang praktis dan ekonomis ditempuh oleh mereka adalah praktek jual beli perkara atau mafia hukum dan peradilan. Munculah kata plesetan KUHP (Kasih Uang Habis Perkara) atau Ketuhanan Yang Maha Esa jadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Kemanusian yang adil dan beradab jadi Kekuasaan yang dholim dan biadab.
Selain praktek suap menyuap menjadi penyebab utama tindakan korupsi semakin menjadi, masih ada penyebab lain yang memacu dan memicu seseorang melakukan tindakan korupsi, antara lain:
  1. Sikap tamak dan serakah atau sikap materialistis dan hedonis tertanam dalam hati para pejabat. Mereka memandang bahwa kesenangan dan kebahagian terletak pada melimpahruahnya harta kekayaan. Oleh karena itu maka jabatan dan kedudukan yang dimilikinya dijadikan sarana dan tempat untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Korupsi adalah cara murah dan mudah untuk cepat kaya.
  2. Hukuman yang ringan kepada para koruptor. Karena law enforcement tidak berjalan dimana para penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara dan hakim) dapat dibayar,       maka vonis hukuman yang dijatuhkan umumnya relatif ringan. Misalnya, seorang koruptor terbukti merugikan uang negara sebesar 1 milyar. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara ditambah uang denda sebesar 100 juta. Tentu saja vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding dengan besarnya uang negara yang dikorupsi. Koruptor tersebut masih mimiliki keuntungan sebesar 900 juta, keluarganya tidak akan menderita ditinggalkan koruptor yang dipenjara.
  3. Pengawasan yang tidak efektif.  Dalam sistem management modern selalu ada instrument yang disebut control internal yang bersifat in build  dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan anggaran akan segera terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan koreksi dan perbaikan. Internal control disetiap unit kerja ternyata umumnya tidak berjalan efektif karena pejabat di lembaga pengawasan dan pegawai terkait ber-KKN. Konon, untuk mengatasinya dibentuk Irjen dan Bawasda, untuk melakukan audit eksternal. Namun sayang para pejabat Irjen dan Bawasda yang melakukan audit terjebak KKN pula, terjadilah kongkalingkong, dengan salam tempel, suap dan uang pelicin. Penyimpangan anggaran negara disuatu instansi dipetikemaskan tidak ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan, penyidikan perkara.
  4. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Di negara agraris seperti Indonesia, budaya masyarakat cenderung paternalistik, sehingga masyarakat umumnya cenderung melakukan KKN dalam urusan sehari-hari. Misalnya, ketika mengurus pembuatan KTP, SIM, STNK, PBB, pendaptaran sekolah, test ke Perguruan Tinggi, melamar pekerjaan dan lain-lain.. Tindakan KKN sudah dianggap hal yang lumrah dan tidak salah.
Setelah memaparkan beberapa penyebab menjamurnya penyakit korupsi disegala sektor kehidupan masyarakat. Maka kita mencoba memberikan solusi sebagai terapi untuk meminimalisasi bahkan membasmi virus korupsi. Terapi ini adalah “Tazkiyatun Nafs” yaitu Pensucian Jiwa atau Hati dengan metode atau langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Memulai segala aktifitas kehidupan dengan niat tulus ikhlas semata-mata karena Allah.
  2. Menyikapi dan mengarungi kehidupan dunia berdasarkan tuntunan Ilaahi.
  3. Mengendalikan nafsu syahwat terhadap kekayaan dunia.
  4. Mengimani atau percaya sepenuh hati bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akherat yang kekal abadi. Surga diperuntukan bagi orang bertakwa dan neraka disediakan untuk orang durhaka yang bergelimang dengan dosa.
  5. Mensyukuri nikmat yang telah diterima dan dirasakan.
  6. Sabar menghadapi berbagai ujian dan musibah kekurangan harta dan kekayaan.
  7. Ridha terhadap segala ketetapan atau takdir dari Allah Tuhan Yang Maha Esa
  8. Menumbuhkan rasa khauf (takut) kepada azab yang diberikan Allah kepada siapa saja yang melakukan tindakan dosa dan kejahatan.
  9. Menumbuhkan sikap jujur dalam diri dan sikap tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang dilakukan.
  10. Muhasabatun Nafs (introsfeksi dan mawas diri)
  11. Hahabbah dan Muqqorobatullah (mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah) dengan melakukan berbagai amal shaleh,  baik yang bersifat ibadah ritual maupun ibadah sosial.
  12. Taubat (kembali ke jalan Allah dan menyesali segala perbuatan tercela yang merugikan diri dan orang lain)

Syariat Islam dalam Pemberantasan Korupsi

Di Indonesia, korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia.
Ada korupsi yang dilakukan oleh pemegang kebijakan. Misalnya, mereka menentukan dibangunnya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau memang perlu tapi di tempat lain,. Korupsi juga dilakukan pada pengelolaan uang negara seperti uang yang belum/sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito, bunganya mereka ambil, bahkan seringkali mereka mendapat premi dari bank; BUMN pengelola uang pensiunan atau asuransi menginvestasikan uang tersebut untuk kepentingan pribadi,atau bahkan di perusahaannya pribadi. Korupsi juga kerap terjadi pada pengadaan dalam bentuk membeli barang yang sebenarnya tidak perlu untuk memperoleh komisi, membeli dengan harga lebih tinggi dengan cara mengatur tender, membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah, selisih harganya masuk ke saku pejabat, atau barang dan jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya, sebagiannya digunakan oleh pejabat. Begitu pula korupsi terjadi pada penjualan barang dan jasa, pengeluaran, dan penerimaan. Walhasil, korupsi di Indonesia telah menggurita.
Korupsi tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Korupsi juga makin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi sebagaimana mestinya). Koruptor makin kaya, rakyat yang miskin makin miskin. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.


mau lebih lengkapnya ?  go to part 2

Ditulis Oleh : Ai Roudotul // 2:38 pm
Kategori:

3 Komentar Menarik:

  1. mantab5 bisa buat dakwah

    ReplyDelete
  2. oh, ia tentu ..
    silahkan di share lagi pada yang lainnya, supaya ilmunya dapat lebih bermanfaat ..

    ReplyDelete

 

Follow dan Join yu .. :D

Aii Roudotul. Powered by Blogger.